lembarLAWAS

Newsletter Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma

Menggugat (definisi) Preman

Oleh: Krinsa Yulianta (Mahasiswa Ilmu Sejarah USD)

krisna-yulianta2

Secara etimologis, kata preman berasal dari free man yang berarti orang bebas, orang yang merdeka atau tidak terikat oleh aturan. Namun entah kenapa makna tersebut kini bergeser  menjadi sebuah makna negatif.

Ragam Preman

Bukan hal yang baru ketika terjadi pembersihan atau operasi terhadap para pelaku tindak kejahatan yang marak akhir-akhir ini. Dalam dunia kejahatan ada bermacam-macam istilah seperti maling, garong, begal, rampok, jambret, gendam. Semua istilah tersebut masing masing mempunyai arti dan modus  yang berbeda beda. Maling itu orang yang mencuri tanpa ketahuan atau garong itu orang yang mencuri tetapi bila ketahuan ia akan melakukan kekerasan terhadap penghuni rumah atau jambret adalah orang yang merampas barang orang lain secara paksa di tempat umum. Kalangan umum (termasuk pemerintah) dewasa ini memaknai preman pada kisaran beberapa istilah tersebut di atas.

Menurut Anton Medan, seorang mantan preman (yang sekarang menjadi ustadz) dalam perdebatannya di sebuah stasiun TV, preman dapat dikategorikan menjadi tiga: pertama preman kelas bawah  yang beroperasi dalam lingkungan masyarakat umum dengan modus pencopetan, pemalakan, pungli, dsb. Kedua preman kelas menengah yang bekerja dengan imbalan upah dari bos misalnya debt kolektor, preman pengawal pribadi, dsb. Dan yang ketiga adalah preman kelas atas yang memiliki kekuasaan atau jabatan, dialah sang koruptor, atau pejabat yang melakukan pugli terhadap pemenang tender proyek pemerintah.

Kategori preman yang berjenjang tersebut seraya memberikan pemahaman baru atas kesan kita atas sesosok preman yang berkonotasi tatoan, pemabuk, gelandangan yang nongkrong di terminal, stasiun, pasar (premanisme level terkecil). Premanisme model ini skalanya kecil, namun tercecer banyak dalam ruang-ruang publik kehidupan kita. Sangat meresahkan masyarakat secara umum, karena setiap individu dari kita tidak menutup kemungkinan menjadi tarjet kejahatan. Dalam operasi premanisme akhir-akhir ini memang memberikan prioritas utama pada tindak kejahatan level bawah, mungkin masyarakat kecil yang mudah atau lebih memungkinkan untuk ditangkapi. Namun, perlu di ingat, masih ada dua kategori preman di atasnya yang masih banyak berlenggang ria melakukan aksi-aksinya. Premanisme level menengah dan atas secara tidak langsung juga merugikan kita (bahkan lebih besar?), bagaimana uang Negara dari pembayaran pajak kita ditilap oleh mereka. Kalkulasi angka kerugian Negara akibat premanisme level menengah dan atas sudah cukup membuat kita tercengang. Sebuah dana besar yang sebenarnya bisa digunakan untuk pendidikan dan kesehatan gratis bagi kita dan adik-adik kita.

Jika oleh Polisi, Preman didefinisikan sebagai orang-orang yang berulah, merugikan, mengganggu  dan meresahkan ketertiban umum (kisaran definisi preman level bawah), maka operasi premanisme yang dilakukan akhir-akhir ini perlu ditinjau ulang atas terminologi defisi atas kata ‘preman’.kartun-preman1

Memang siapapun tidak menghendaki adanya tindak kejahatan yang merajalela dan membuat lingkungan masyarakat tidak nyaman. Namun, pemerintah juga harus instrospeksi dan mengevaluasi diri  tentang kenapa premanisme bisa merajalela. Fenomena premanisme tidak muncul begitu saja, begitu banyak faktor mempengaruhi proses pembentukannya, yang salah satunya adalah perjalanan panjang sejarah penciptaan ruang yang memungkinkan kemunculan segolongan warga Negara yang kita sebut ramai-ramai sebagai preman.

Jika kita menyepakati bahwa beberapa istilah tindak kejahatan layaknya maling, garong, begal, rampok, jambret dapat dirangkum ke dalam istilah Perbanditan, maka secara historis, perbanditan sudah jauh-jauh masa telah muncul di negeri ini. Tokoh terkenal “Ken Arok” yang akhirnya menjadi raja Singosari memiliki catatan kehidupan yang tidak jauh dari wacana perbanditan. Ia isi masa mudanya dengan berguru  pada seorang perampok di hutan. Atau lihatlah juga seorang bajak laut yang terkenal seperti Hang Tuah. Prof Suhartono (Suhartono; 1995) cukup gamblang menjelaskan fenomena perbanditan sosial 1850-1942 di Jawa. Menurut Suhartono, perbanditan pada abad XIX dan XX di Jawa dapat digolongkan menjadi dua; perbanditan murni tindakan kriminal dan perbanditan sosial. Kategori pertama muncul karena motivasi pribadi yang murni untuk mendapatkan harta dengan jalan pemaksaan terhadap orang lain. Kategori yang kedua adalah sebuah gerakan resistensif dari masyarakat pedesaan agraris yang merasa terdesak oleh kekuatan ekonomi dan politik perkebunan era kolonial (Robin Hood Indonesia), bahwa bandit merampok untuk membantu masyarakat miskin.

Bagaimana dengan perbanditan level bawah yang sekarang marak diberantas? Apakah murni criminal atau perbanditan social? Dalam kacamata hukum positif, semuanya tetaplah kriminal dan termasuk tindakan melanggar hukum. Namun, dalih sempitnya lapangan pekerjaan dan usaha memenuhi kebutuhan keluarga apakah dapat menjadi pertimbangan atas stereotip kita terhadap sang preman? Saya sepenuhnya menyerahkannya pada anda.

Konsisten dan Bijak

Penangkapan dan hukuman belum tentu membuat para pelaku kejahatan akan jera tetapi justru di dalam penjara ia bisa semakin menjadi-jadi karena pengaruh lingkungan di dalam penjara tersebut. Bisa jadi pada waktu masuk, ia (preman) yang sebelumnya hanya seorang pemalak tetapi ketika keluar bisa menjadi seorang penjahat yang luar biasa dan memiliki jaringan  yang lebih banyak atau bahkan semakin ditakuti di kalangannya.

Hemat saya, solusi yang paling tepat adalah dengan membuat sebuah stabilitas ekonomi yang kuat, sehingga Negara bisa menjamin kemakmuran rakyatnya, di samping penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Aparat hendaknya harus bersikap arif dan bijaksana dalam menangani kasus ini. Hal yang menjadi ironi ketika aparat malah terjerembab dalam lingkar kerja premanisme. Secara historis terlihat bahwa di mana sebuah wilayah yang miskin atau pemerintahnya tidak bisa mengatur dan melindungi warga negaranya, maka premanisme atau istilah-istilah lain yang terkait, akan selalu ada dan nyaris tetap ada.

Paling tidak pemerintah harus melihat  karakter premanisme  secara bijak, mendalam dan menggunakan berbagai aspek pendekatan dalam menanggapi fenomena premanisme ini. Supaya terjadi kejelasan tujuan dan ketepatan sasaran, minimal pemerintah mempunyai definisi yang jelas dan spesifik soal preman. Pemerintah dan masyarakat sendiri juga harus  bijak dalam menyikapi dan memandang terhadap esensi dari premanisme tersebut, karena tidak semua orang yang suka nongkrong, berwajah sangar atau bertattoo adalah preman. Jadi operasi premanisme akan berjalan dengan baik  kalau memang ada fakta dan data bahwa seseorang yang disebut preman itu benar-benar mengganggu dan meresahkan masyarakat, sehingga proses penangkapannya bisa sesuai prosedur.

Lebih bijak lagi kalau semua kalangan masyarakat mau belajar dari sejarah, sehingga kita bisa belajar dalam menyelesaikan masalah, seperti dalam pepatah  “supaya  tidak seperti orang buta menuntun orang buta akhirnya masuk keselokan bersama-sama”.

Sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra atas operasi pemberantasan  preman tersebut, hal itu dikarenakan definisi yang masih kurang spesifik dan bisa menimbulkan salah tafsir, disamping itu masih teringat dengan memori  operasi pemberantasan para gali ditahun 1983-1985 yang  juga masih meninggalkan kontroversi pelanggaran HAM.

Dartar pustaka

Suhartono. Bandit Bandit Pedesaan di Jawa studi Historis 1850-1942. Aditya Media. Yogyakarta: 1995.

Artikel Indra Trenggono. Premanisme. Kedaulatan Rakyat senin 17-10-2008.

November 26, 2008 Posted by | Edisi 4 / Nov 08 Realita Sosial | | Tinggalkan komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.